Menimbang Skenario Lockdown atau Darurat Sipil?
BRORIVAI CENTER > News > News > Opini > Menimbang Skenario Lockdown atau Darurat Sipil?

Menimbang Skenario Lockdown atau Darurat Sipil?

Abdul Rivai Ras, Founder BRORIVAI CENTER

Seiring dengan semakin melebarnya penyebaran virus Corona (COVID-19) di Indonesia, skenario untuk melakukan penerapan lockdown menjadi alternatif guna mempersempit akses penyebaran COVID-19. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018, istilah lockdown dimaknai sebagai aksi “karantina”. Artinya bahwa, bila diterapkan lockdown di seluruh Indonesia atau secara parsial di beberapa wilayah di Indonesia, maka masyarakat harus dikarantina, diisolir, dan dijauhkan dari pergerakan lalu lintas sosial yang umum. Selanjutnya kebijakan kondisi ini diambil atas keputusan dan arahan pemerintah pusat.

Pengertian karantina sendiri menurut UU, terdapat beberapa macam yakni karantina rumah, karantina wilayah dan karantina rumah sakit. Dalam konteks karantina wilayah atau yang disebut lockdown merupakan tindakan untuk mengatasi penyebaran penyakit diantara masyarakat dan harus dilakukan penutupan wilayah untuk menangani wabah ini. Wilayah yang dimaksud akan dikunci dan diberi tanda karantina, dijaga oleh aparat, dan anggota masyarakat untuk tidak boleh keluar masuk wilayah yang dibatasi, dan kebutuhan dasar masyarakat wajib dipenuhi oleh pemerintah.

Ditinjau dari studi pertahanan, lockdown sesungguhnya sama dengan blokade sebagai upaya “optimum” dalam mengatasi musuh untuk kepentingan keamanan nasional. Misalnya dalam mengatasi  ancaman dan serangan COVID-19 yang terus merebak secara masif, melintasi batas negara dan dapat mengganggu kepentingan nasional secara menyeluruh. Menurut Barry Buzan (1983) dalam karyanya People, States and Fear, memperkenalkan bahwa wabah penyakit (endemi) yang mewujud menjadi pandemi lazim disebut sebagai tipe ancaman keamanan non-tradisional yang mempunyai relasi dengan keamanan manusia (human security).

Sementara Darurat Sipil (DS) adalah merupakan upaya untuk menghadapi keadaan bahaya terhadap keamanan nasional dan atau pertahanan negara, dimana memposisikan pejabat sipil alias gubernur/kepala daerah setempat menjadi komando tertinggi atau penguasa dalam keadaan DS. Status keamanan itu diatur dalam UU No.23/Prp 1959 tentang Keadaan Bahaya. Keadaan bahaya tersebut ada empat tingkat, yaitu tertib sipil, darurat sipil, darurat militer dan darurat perang.

Pasal 1 UU itu menyatakan, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila: pertama, keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikuatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Kedua, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. Ketiga, hidup negara berada didalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Dalam pasal 4 (empat) menjelaskan, daerah-daerah penguasaan DS dilakukan oleh kepala daerah serendah-rendahnya dari daerah Tingkat II selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) yang daerah hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Penguasa Darurat Sipil dimaksud dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari: bahwa gubernur otomatis menjadi PDSD. Penguasa Darurat Sipil Daerah dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari: pertama, seorang Komandan militer tertinggi dari daerah yang bersangkutan; kedua, seorang kepala polisi dari daerah yang bersangkutan; ketiga, seorang pengawas/kepala kejaksaan dari daerah bersangkutan.

Pasal lainnya mengatur hak PDSD, mencakup dikeluarkannya peraturan-peraturan polisi, pembatasan rapat-rapat umum dan sebagainya dan pembatasan atau melarang memasuki dan memakai gedung, pembatasan orang berada di luar rumah serta pemeriksaan badan dan pakaian. PDSD juga dapat memerintahkan dan mengatur badan-badan kepolisian, pemadam kebakaran dan badan-badan keamanan lainnya. Berbeda dalam kondisi Darurat Militer (DM), yang bertindak sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) adalah militer yang ditunjuk oleh Presiden.

Penyebaran, Kerugian dan Kebijakan COVID-19

Secara global yang telah terjangkit virus Corona mencapai 199 negara/kawasan dan terkonfirmasi 446.915 kasus dan 21.031 meninggal. Sementara di Indonesia update mutakhir (26/03), sebaran kasus positif COVID-19 telah meluas hingga di 27 provinsi. Jumlah total yang terjangkit secara nasional terkonfirmasi lebih dari seribu kasus atau tepatnya sebanyak 1.046 kasus, dirawat 913, 87 meninggal dan 46 sembuh. Pulau Jawa adalah wilayah tertinggi angka positif Covid-19 dengan rincian; DKI Jakarta (598), Jawa Barat (98), Banten (84), Jawa Timur (66), Jawa Timur (59) dan Jawa Tengah (40). Secara khusus untuk DKI Jakarta, berdasarkan simulasi akan bisa mencapai 6.000 sampai 8.000 yang positif terjangkit COVID-19 dalam skenario terburuk apabila dalam penanganan yang tidak efektif.

Dengan mewabahnya virus Corona tersebut, pada dasarnya telah menjadi ancaman serius bagi Indonesia dalam aspek keamanan nasional. Kerugian yang ditimbulkan berdampak pada kesinambungan pembangunan khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan itu sendiri. Dari sisi ekonomi misalnya, Indonesia tidak terlepas dari keterkaitan dengan perkembangan ekonomi global akibat pandemi ini yang berdampak luas di hampir semua negara. Dampak kerugian ekonomi dinilai lebih besar jika dibandingkan dengan dampak perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Diprediksi pertumbuhan ekonomi global akan menurun hingga 3%, dan bila pandemi masih akan tetap berlanjut, pertumbuhan ekonomi global hanya mampu tumbuh 1 sampai 1,5 persen. Indonesia akan mengalami perlambatan ekonomi sebagai akibat gangguan rantai suplai global, melemahnya permintaan dan layanan ekspor-impor, serta menurunnya aktivitas bisnis di segala bidang. Dan semua ini dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada terjadinya resesi atau krisis.

Untuk itu, dalam rangka menyelamatkan bangsa dari semua aspek kehidupan nasional, pemerintah mengambil kebijakan physical distancing (menjaga jarak aman), dengan memastikan kesehatan masyarakat menjadi utama, sekaligus juga memastikan ekonomi tetap terjaga. Sejauh ini, kebijakan lockdown belum menjadi pilihan pemerintah pusat dengan alasan bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya dan disiplin yang berbeda-beda. Namun bila situasi terburuk kebijakan lockdown hanya dapat diambil oleh pemerintah pusat.

Alternatif Lockdown versus Darurat Sipil

Dalam skenario penanganan COVID-19, opsi kebijakan lockdown menjadi alternatif apabila kondisi penyebaran pandemi semakin memburuk. Masih terbuka ruang yang luas bagi pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan lockdown bila dianggap sangat mendesak dan sebaran COVID-19 tidak dapat lagi terbendung, serta situasi dinyatakan darurat bencana pandemi secara politik dengan menerapkan protokol khusus. Kebijakan protokol ini diterapkan dengan lockdown nasional atau terbatas dengan mengisolasi suatu wilayah dan atau melakukan darurat kebencanaan di seluruh wilayah yang penularan virusnya sulit ditekan dan eskalasinya semakin tinggi.

Salah satu langkah awal bila memungkinkan adalah dengan menerapkan lockdown lokal atau DS di daerah tertentu sesuai perkembangan atau memilih salah satunya dengan menerapkan dalam skala nasional bila dianggap genting. Pada dasarnya, realitas Indonesia mengalami eskalasi serangan wabah COVID-19 yang tinggi, dimana Jawa dan Jakarta sebagai pusat pemerintahan telah menjadi epicentrum dari sebaran virus yang mematikan itu. Salah satu penerapan dari dua opsi ini tentu dapat diambil dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiaannya ditinjau dari aspek pertahanan agar “stabilitas” dan “rasa aman” dapat terjamin. Konsekuensi dalam menerapkan lockdown maupun DS tidaklah mudah sehingga perlu adanya pemetaan tehadap kondisi stabilitas, potensi ancaman baru yang mungkin muncul atau dampak kebijakan yang diterapkan dapat mengganggu semua aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Adapun kemungkinan-kemungkinan kerugian dan risiko yang dihadapi dalam melakukan lockdown maupun DS dapat dipertimbangkan dalam dimensi-dimensi sebagai berikut:

Dimensi Ekonomi

Bila diberlakukan lockdown atau penguncian wilayah, maka sektor-sektor yang berhubungan dengan mobilitas masyarakat bisa terkena dampaknya di seluruh Indonesia. Setiap daerah mempunyai saling ketergantungan misalnya, apabila Jakarta terkunci yang notabene sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan transaksi nasional terhenti dapat berdampak luas sampai ke daerah. Ekonomi Indonesia masih bertumpu di Jakarta, sekitar 59,03% produk domestik bruto (PDB) ada di Ibukota Negara. Seperti diketahui, kurang lebihi 70% pergerakan uang dalam perekonomian nasional berada di Jakarta. Akan sangat berisiko bila aktivitas perekonomian lumpuh karena melakukan lockdown.

Selain itu, pasokan bahan baku pokok bagi masyarakat di Jakarta dan Jawa atau sebaliknya  ke luar Jawa akan terhambat, utamanya dalam sektor pangan, apalagi daerah lain di luar Jawa yang enggan mengirim produk-produk daerah/bahan pokok ke daerah lain yang lebih mengedepankan untuk ketersediannya masing-masing. Sejauh ini, Jakarta juga masih mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah. Demikian halnya Jakarta atau Pulau Jawa adalah penyumbang angka inflasi nasional terbesar (20%), sehingga dapat menimbulkan kelangkaan barang dan berujung pada kenaikan harga secara lokal. Sebaliknya di daerah-daerah juga akan mengikuti pola yang sama.

Sedangkan dalam melakukan penerapan kebijakan DS, mobiltas barang dan orang masih terhitung bisa berlangsung flexible, namun aparat harus terus menegakkan pembatasan interaksi secara ketat, dan secara paralel tetap memastikan roda perekonomian masih terjaga. Karena itu, mekanisme darurat sipil harus mampu mengambil fungsi ganda yakni, disatu sisi menjaga keamanan dan penegakan hukum secara konsisten untuk mengawal penerapan physical distancing dalam kehidupan sosial, dan disisi lain harus mengawasi aktivitas transaksi orang perorang secara ketat dalam kehidupan sistem ekonomi, yang lazimnya berjalan sesuai dengan mekanisme pasar atau melalui online. Artinya, pusat-pusat perbelanjaan ataupun toko-toko yang dinilai khusus dan penting untuk kebutuhan pokok masyarakat harus berjalan termasuk fasilitas jasa pengantaran dan pengiriman barang dan makanan.

Dimensi Sosial

Masyarakat menengah ke bawah  akan menjadi pihak yang paling terdampak dengan kebijakan luckdown. Pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah akan menurun apabila lockdown diberlakukan secara masif, sementara kebijakan DS membuat peluang masyarakat masih bisa tetap survival. Masyarakat yang berada di garis kemiskinan kebanyakan merupakan pekerja di sektor informal, yang memperoleh pendapatan harian di luar rumah. Misalnya pengemudi ojek online (ojol) ataupun pedagang kaki lima, bila diterapkan lockdown mereka tentunya tidak bisa bekerja dan menghidupi keluarganya.

Kondisi buruk ini bila tidak terkendali baik, sesungguhnya dapat mendorong terjadinya perlawanan rakyat terhadap kebijakan pemerintah di kemudian hari. Banyak pekerja mengalami keputus-asaan sebagai akibat lockdown dan akhirnya memberanikan diri keluar rumah dan melakukan lintas batas wilayah karena khawatir kelaparan dan untuk menanggung biaya hidup lainnya. Pada gilirannya situasi ini dapat melahirkan gejolak sosial dan instabilitas di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, penerapan DS merupakan langkah alternatif yang tergolong longgar namun tetap dapat memberi jaminan rasa aman, dan upaya untuk mencegah adanya perlawanan sosial dapat dicegah. Misalnya, kini masyarakat mulai resah, gampang marah dan berpotensi melakukan penjarahan maupun tindakan anarkis sebagai akibat tingginya tekanan sosial.

Dimensi Budaya

Dalam konteks budaya, opsi lockdown menjadi tantangan tersendiri. Karakter dan budaya masyarakat yang kental bersifat kekeluargaan dan selalu berkumpul (berkelompok) menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Penerapan lockdown sama dengan isolasi, berarti pemisahan-pemisahan suatu hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari manusia lain. Disamping itu pranata kehidupan terkait pembangunan manusia juga potensial dapat terganggu jika dilakukan lockdown, seperti beberapa sekolah, universitas, badan usaha, dan lainnya, termasuk tempat ibadah akan ditutup dan berhenti secara total. Kondisi ini tentunya dapat menghambat proses komunikasi, produksi dan interaksi (kecuali aktivitas online) yang kemudian dapat merubah sistem nilai dan budaya masyarakat. Sebaliknya dalam penerapan DS terlihat lebih manusiawi meskipun berisiko, tetapi setidaknya dapat menjadi momentum untuk membina ketertiban umum, memberi penyuluhan kepada masyarakat secara langsung, dan melakukan pendekatan persuasi layaknya orang timur karena melibatkan aparat keamanan atau fungsi polisionil.

Dimensi Politik

DKI Jakarta adalah pusat administrasi pemerintahan yang menentukan kebijakan besar termasuk dalam mengatasi COVID-19. Sistem pemerintahan harus tetap berjalan di tengah-tengah kedaruratan yang ada dan terus harus mengontrol kekuatan dalam merespon ancaman pandemi ini. Bila semua wilayah ditutup atau diisolasi sangat memungkinkan munculnya risiko politisasi dan gerakan politik praktis untuk melemahkan pemerintahan pusat, sebagai akibat terputusnya interaksi dan mobilitas antar-pulau. Sebaliknya langkah lockdown yang belum diambil memberi sinyal bahwa pemerintah tidak mampu meyakinkan publik untuk dapat mengambil sikap secara nasional karena situasi sebaran COVID-19 yang semakin meluas.

Saat ini juga terjadi perbedaan pandangan dalam menerapkan kebijakan karantina dalam mengatasi COVID-19 dengan daerah-daerah tertentu yang terkesan bertentangan dengan pemerintah pusat. Nampak masing-masing pemerintah daerah melakukan kebijakan sendiri-sendiri sehingga menimbulkan krisis dalam manajemen pemerintahan nasional. Sedangkan dalam hal pilihan DS, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kepada masing-masing daerah untuk melakukan pengendalian sesuai prinsip dan mekanisme kerja DS, dimana PDSD secara terukur dan efektif untuk dapat mengatasi wabah COVID-19. Dengan demikian, hubungan pusat-daerah dalam sistem pemerintahan tetap berjalan efektif dan seimbang, serta tanpa memutus rantai ekonomi antar-pulau.

Dimensi Keamanan

Akumulasi dari semua aspek tersebut dapat melahirkan kecemasan yang dirasakan masyarakat Indonesia. Macetnya roda ekonomi, gejolak sosial, tekanan budaya dan ketidakstabilan politik menjadi dilema dalam menjaga stabilitas kehidupan nasional. Upaya kebijakan nasional untuk menerapkan skenario lockdown sesungguhnya dapat mendorong munculnya gangguan keamanan dan dapat melemahkan ketahanan pemerintahan. Sebaliknya skenario DS akan memperkuat pemerintah untuk menstabilisasi semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, poltik maupun keamanan dan ketertiban masyarakat.

Praktek lockdown sangat mengandung risiko bila tanpa mempertimbangkan secara matang dan komprehensif seperti yang terjadi di negara lain. Keputusan lockdown oleh pemerintah pusat yang tidak terukur dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek ketahanan dapat berimplikasi negatif. Karena indikator dalam jaminan keamanan dan ketahanan nasional adalah sedapat mungkin memastikan penegakan hukum secara baik, sehingga melalui mekanisme DS dapat mengakomodasi semua kebutuhan kepentingan nasional.

Pilihan Kebijakan Apa?

Dengan alasan keamanan nasional dan aspek pertahanan dan ketahanan, kepemimpinan nasional sebaiknya mengatasi COVID-19 dengan opsi pengambilan keputusan  terukur, lebih memihak kepada rakyat dan berbasis pada kepentingan kesinambungan pembangunan bangsa yang lebih besar. Memang semua kebijakan mengandung risiko, tetapi setidaknya DS dapat menjadi pilihan alternatif yang dapat diunggulkan bila situasi semakin memburuk ketimbang lockdown. Banyak argumentasi yang akan muncul dalam memperdebatkan kebijakan itu dan tergantung pada school of thought masing-masing. Yang penting dalam keadaan mendesak sesuai prinsip dan konsep “crisis management“, pemerintah harus tegas dan tidak boleh blunder. Menurut hemat penulis, kebijakan Presiden R.I. Joko Widodo tentang penerapan physical distancing saat ini adalah pilihan yang moderat, namun perlu diimbangi dengan kebijakan khusus atau protokol yang ketat.

Bila DS dikemudian hari menjadi pilihan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat, paling tidak dapat menjawab kegelisahan rakyat dan tetap menjaga pemerintahan yang efektif. Selain itu, Presiden juga terus dapat memberdayakan institusi pertahanan dalam mendukung upaya penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan (krisis) dan kebencanaan melalui mekanisme Operasi Militer Selain  Perang (OMSP) sebagai penguatan kebijakan. Misalnya, pemanfaatan infrastruktur rumah sakit atau sumber daya militer yang mencakup sistem komunikasi, transpotasi, logistik dan tenaga medis. Untuk itu, penting bagi pemerintah menyiapkan Contingency Plan yang tepat, sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu dibutuhkan langkah antisipasi dalam menerapkan salah satu dari dua opsi baik kebijakan lockdown maupun pemberlakuan DS kebencanaan di seluruh wilayah Indonesia.(*)

Author: BRC