BRC Newsletter

Newsletters absolutely fit the bill and will help you live a smarter and more intentional life.

Manfaat Besar BRC Newsletter

Salah satu alat komunikasi yang dibuat oleh BRORIVAI CENTER, adalah BRC Newsletter Interactive. Alat ini dikenal pula dengan sebutan BRC Editorial for Strategic Communication Mission. Seperti diketahui, Newsletter sesungguhnya merupakan “House Journal” yaitu terbitan berkala yang diperuntukan untuk kalangan sendiri. Namun saat ini  dapat dilakukan untuk kepentingan publik.

BRORIVAI CENTER telah membuat newsletter secara khusus. Newsletter ini bersifat interaktif dan dipublikasikan secara periodik. Konten berita-berita dan artikel yang menarik akan ditayangkan disini dengan sirkulasi yang masih terbatas.

Pada dasarnya, BRC Newsletter merupakan karya studi ilmiah dan hasil ramuan jurnalistik yang berisi berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan stratejik dan global, temasuk urusan keamanan nasional. Selain itu, mempublikasikan segala aktivitas lembaga filantropi BRC dan berbagai komunitasnya. BRC Newsletter bebas diakses di media sosial, internet atau di website brorivaicenter.com.  Newsletter ini juga dipublikasikan dalam bentuk terbitan hard paper; booklet, brosur dan flayer infografis.

Dengan membuat BRC Newsletter, semakin membuktikan bahwa misi BRC StratCom tak ubahnya seperti peneliti, analis intelijen dan wartawan yang melaksanakan profesi sebagai Media Influencer. Dalam pembuatan newsletter terdapat tahap pekerjaan mulai dari pengarahan (esensi isu yang dibutuhkan), perencanaan, koleksi data, proses dan eksploitasi, analisis dan produksi hingga pada diseminasi dan integrasi. Singkatnya BRC terus mencari berita, menulis berita, mengedit, mengatur tata letak (layout), hingga fase publikasi.

Fungsi Penting BRC Newsletter

Memberikan dorongan untuk membuat komitmen memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara serta kepentingan umat manusia. Mendorong perbaikan moral kinerja BRORIVAI CENTER, antara lain sebagai wahana pengakuan terhadap prestasi negeri ini serta secara internal bagi para staf ,komunikator, dan komunitas, jaringan sosial dan respons BRC dimanapun berada.

Sebagai lembaga filontropi yang ikut mengendalikan lembaga riset dan misi komunikasi stratejik dan publikasi, berfungsi untuk menjebatani pihak pemerintah dan masyarakat sehingga terjadi komunikasi interaktif dua arah di ruang publik, memperoleh informasi tentang strategi dan tujuan pembangunan nasional serta informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai lembaga yang peduli negeri dan bela bangsa, BRORIVAI CENTER akan terus melakukan penyampaian informasi tentang kegiatan atau apa saja yang berkaitan dengan performa lembaga ini kepada publik Dismaping itu, lembaga ini menjadi wahana penjalin hubungan dengan publik internal & eksternal
dan bertindak sebagai representative citra corporate kami di mata publik. Hal ini akan menjadi alat ukur pada baik buruknya kualitas newsletter yang ditampilkan BRORIVAI CENTER

Rationale: Dasar Pembentukan BRORIVAI CENTER

ORASI “PEDULI BANGSA” 

PADA PELUNCURAN BRORIVAI CENTER

Sandeq Ballroom Hotel Clarion, Selasa, 3 April 2018

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang Terhormat, Gubernur Sulawesi Selatan; Yang saya hormati, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan; Yang saya hormati Ketua DPRD, Para  Pimpinan dan Anggota DPRD Sulawesi Selatan

Yang saya hormati, Pangdam XIV Hasanuddin); Pangkoopsau II, Kapolda Sulsel, Danlamal VI Makassar, Kepala Perwakilan Kemhan Sulsel, Yang saya hormati, Walikota Makassar dan Para Bupati se Sulawesi Selatan

Yang saya hormati, Para Rektor dan perwakilan Perguruan Tinggi; Yang saya hormati, perwakilan negara sahabat Konsulat Australia Yang saya hormati, Para Pimpinan dan Perwakilan Partai Politik, Organisasi Massa, Organisasi Profesional dan Bisnis, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Non Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Para Akademisi (Dosen dan Guru), Pimpinan dan perwakilan Media cetak-eletronik, serta elemen keterwakilan perempuan, pemuda dan pekerja (Buruh, Tani dan Nelayan) dan Para Pengusaha dan mitra pergerakan sosial;

Secara khusus, Yang saya hormati Bapak Para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Drs. Nurdin Halid/Azis Qahhar Muzakkar, Ir. Agus Arifin Nu’mang, MS/Mayjen Purn. Ahmad Tanribali Lamo, Prof. Dr. Nurdin Abdullah/Andi Sudirman Sulaiman, Dr. Ikhsan Yasin Limpo/Andi Muzakkar), Para Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bubati/Walikota yang sebentar lagi berhelat pada Pilkada Serantak tanggal 27 Juni 2018 mendatang (171 pilkada: 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten)

Serta Para Hadirin undangan yang saya muliakan dan berbahagia, yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu.

Bapak-bapak/ibu Saudara-saudara yang saya hormati, Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri rangkaian Acara Peluncuran Brorivai Center dan Peluncuran Buku Menjelajahi Sulsel Tanpa Batas, sebagai bentuk “peduli-bangsa” saya, sekaligus sebagai kontribusi pemikiran dan gagasan saya sebagai putra daerah Sulawesi Selatan.

Tema Peluncuran ini adalah:

Menjelajahi Sulsel Tanpa Batas, Kawal Demokrasi & NKRI,

sedangkan Judul dari Orasi Peduli Bangsa ini adalah:

Demokrasi, Pembangunan dan Kepemimpinan Masa Depan

Dewasa ini kita sedang dihadapkan pada sejumlah kecenderungan dan isu-isu strategis baik pada level global, nasional, provinsional/lokal kontemporer yang menjadi tantangan dan kerentanan bagi bangsa dan negara kita, yang kelak mungkin dapat menjelma menjadi potensi ancaman negara dan bangsa, bahkan menurut James Canton dalam bukunya the Extreme Future, diperkirakan dapat mewujud sebagai “invisible war” di masa depan.

Akhir-akhir ini, banyak kajian-kajian ilmiah maupun tulisan fiksi (ghost fleet), pernyataan-pernyataan spontanitas yang bersifat politis maupun non-politis yang murni sebagai sikap keprihatinan global dan kepedulian bangsa, yang menggambarkan bahwa akan terjadi sejumlah perubahan dunia, termasuk eksistensi Indonesia yang akan runtuh dan bubar pada tahun 2030.

(Tetap Indonesia maju secara infrastruktur, pembangunan modern dan padat teknologi, sehingga sesungguhnya Indonesia tidak akan runtuh melainkan akan menjadi bangsa yang tidak lagi punya “harga diri” karena jadi bangsa jongos!!, ini yang perlu dicermati).

Sungguh menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa sejumlah kajian, tulisan, pernyataan sikap itu dapat dipandang sebagai “key driver” semangat kebangsaan untuk selalu berhati hati, dan senantiasa dapat memperbaiki diri dalam rangka keberlanjutan dan perubahan, atau sebaliknya sebagai bentuk pesimisme karena hilangnya spektrum kesadaran (spectrum of awareness) akan tantangan dunia dan dilemma pembangunan nasional.

Pesimisme bisa terwujud bila kita tidak mampu lagi memulihkan kesulitan dan mengatasi tantangan “VUCA WORLD”: volatility(dinamika perubahan yang sangat cepat), uncertaintykurangnya prediktabilitas terhahadp isu dan peristiwa yang terjadi), complexity(adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi/negara/pemerintahan) dan ambiguity(beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada).

Hal ini semua berpengaruh secara signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan dan pemerintahan dalam mendorong inovasi ekonomi, penguatan human capital (SDM) dan pengelolaan sumberdaya alam yang tersedia dalam rangka keberlanjutan pembangunan.

Bapak/ibu, saudara-suadara hadirin sekalian yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, saya tidak bemaksud menggurui, tetapi semata mata kerena kecintaan terhadap Indonesia dan Sulawesi Selatan, saya ingin membagi wawasan dan pemahaman sebagai seorang perwira, akademisi dan pribadi yang lahir dan datang dari tanah Sulawesi Selatan.

Kini, terdapat beberapa trend/kecenderungan baru dan isu strategis untuk dapat dipahami oleh para pemimpim, calon pemimpim, praktisi dan segenap masyarakat luas sebagai penentu perubahan masa depan.

Kecendurungan dan Isu Strategis ini dapat dilihat dalam gambaran sebagai berikut:

Secara Politik:  Tantangan Demokrasi dan Demokrasi dan Demokratisasi, Manajemen/Tata kelola pemerintahan (birokrasi dan pelayanan publik)

Secara Keamanan: Dinamika Teknologi dan Inovasi, Kelangkaan Sumberdaya

Secara Pembangunan: Perubahan Demografi & Tantangan Perubahan Iklim

Dalam konteks indeks demokrasi dunia, Indonesia kini (2017) berada pada peringkat 68.

Kemerosotan indeks demokrasi ini disebabkan oleh menurunnya dari 5 indikator penting yakni; proses electoral dan pluralisme, keberfungsian pemerintahanan (efektifitas), partisipasi politik, kultur politik, dan kebabasan sipil. Yang dominan berpengaruh adalah faktor kebebasan sipil dimana penggunaan kekuatan dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat yang dinilai mengancam demokrasi dan demokratisasi.

Sedangkan dalam konteks indeks demokrasi Indonesia, Sulsel kini (2017) berada pada peringkat 26 dari 34 provinsi. Kondisi ini diukur dari aspek kebebsan sipil, hak-hak politik dan peran lembaga-lembaga demokrasi. Isu sentral yang menjadi penting dalam perkembangan demokrasi di Sulsel adalah bagaimana memberikakan jaminan rasa aman dan memberdayakan masyarakat secara luas, keadilan dan pemerataan kesejahteraan serta berfungsinya lembaga-lembaga poiltik sebagaimana mestinya.

Kecenderungan Pentingnya Sharing Resposibility

Pergeseran kerjasama: Negara mulai banyak membagi tanggungjawabnya

Tumbuhnya kekuatan lembaga-lembaga non pemerintah (NGOs): jumlah organisasi non pemerintah tumbuh pesat dan signifikan (contohkan data LSM dunia dan Indonesia)

Meningkatnya filantropi: kecenderungan bantuan sosial meningkat (social fund)

Karena itu, sebagai bangsa yang besar, tentu harus punya keprihatinan dan kepedulian untuk saling bahu-membahu (hand in hand), saling membagi tanggung-jawab (sharing responsibility) dalam menopang dan mengawal demokrasi dan NKRI.

Perlu dicatat bahwa sesungguhnya, bangsa ini besar bukan hanya karena jumlah penduduknya yang lebih dari 260 juta jiwa. Besar, bukan hanya karena memiliki 17 ribuan pulau. Besar, bukan hanya karena sumber daya alam yang melimpah. Tetapi, kebesaran Indonesia karena bangsa ini sudah teruji oleh sejarah, bisa tetap kokoh bersatu sampai menginjak usianya ke-72 tahun. Sementara di beberapa negara lain, dilanda konflik kekerasan antarsuku, perpecahan antaragama, pertikaian antargolongan, kita bersyukur kita tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Bahkan sekarang ini, kita menjadi rujukan banyak negara dalam hal mengelola kebhinnekaan dan membangun persatuan.

Kita adalah bangsa petarung yang berani berjuang dengan kekuatan sendiri meraih kemerdekaan. Kita merebut kemerdekaan berkat perjuangan para pahlawan kita, ulama kita, para santri, pemimpin agama-agama kita, dan pejuang dari seluruh pelosok Nusantara.

Semua itu harus membuat kita semakin bangga pada Indonesia, negeri yang kita cintai bersama. Semua itu, harus membuat kita percaya diri untuk menghadapi masa depan. Kita harus meninggalkan warisan kolonialisme, yang menjadikan bangsa kita bermental budak, karakter rendah diri, pecundang dan selalu pesimis dalam melihat hari esok.
Kita harus membuang jauh-jauh mentalitas negatif yang membuat sesama anak bangsa saling mencela, saling mengejek dan saling memfitnah. Karena kita adalah bersaudara, saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Kita harus membangun fondasi kultural yang kuat. Kita harus bersatu dan berdiri gagah untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, yang semakin ekstrim, dan berubah dengan sangat cepat. Hanya bangsa yang cepatlah yang akan memenangi persaingan global.

Kita harus ingat bahwa kita pernah menjadi tempat bagi negara lain untuk belajar, belajar tentang Islam, belajar tentang seni budaya, belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain. Kebanggaan inilah yang harus kita rebut kembali, kebanggaan terhadap kreasi dan karya sendiri, kebanggaan terhadap produk sendiri.

Bapak/ibu, saudara-suadara hadirin sekalian yang saya hormati,

Memetakan Masa Depan

Harapan keberlanjutan pembangunan dan karakter kepemimpinan masa depan!! Yang harus dilakukan adalah plotting strategy, keputusan dan perencanaan yang baik bagaimana menyiapkan masa depan dalam merespon konvergensi dari perkembangan kekuatan yang mewarnai dunia  dan masa depan negara – terkait industrialisasi diberbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan sektor prioritas, pertanian dan maritim, serta mengidentifikasi resiko dan peluang yang sering menentukan keunggulan kompetitif, meningkatnya persaingan/konflik politik, dan hal hal yang bisa menghambat navigasi keberlanjutan dan perubahan kepemimpinan.

Antisipasi (Anticipate) – Air, pangan dan energi (kelangkaan dan ledakan penduduk),  Adaptasi (Adapt): perubahan yang cepat dan competitivenessatau berdaya saing, Inovasi (Innovate): Inovasi ekonomi – Teknologi, pasar bebas, demokrasi ekonom , Perubahan (Evolve): Pola pembangunan dan keseimbangan kebijakan sektor agraris dan maritim.

Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang mempunyai ratusan suku dan ribuan pulau, bangsa Indonesia harus percaya diri untuk meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kejayaan.  Kita harus percaya pada kekuatan bangsa kita sendiri !!

Harapan saya, pembangunan yang kita jalankan di Sulsel bukan hanya untuk yang tinggal di kota-kota tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan terpencil.

Demikian halnya, Insya Allah kita akan menjadi bangsa maju yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia apabila kita memiliki daya saing. Dan selanjutnya, dalam menatap daya saing Indonesia khususnya Sulsel ke depan, kita harus mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat dan serba digital. Kita harus terus meningkatkan efisiensi dan daya saing daerahl dengan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi, pelayanan rakyat, dan pengembangan atau pembangunan di segala sektor.

Saya sebagai salah satu perwira TNI dan anak bangsa, pada kesempatan ini saya juga menyerukan agar kita mampu mengantisipasi tantangan dan ancaman ke depan yang sangat kompleks dan berubah sangat cepat. Tantangan pertahanan dan keamanan yang kita hadapi, disamping isu demokrasi, kita harus mengawal NKRI yakni dengan menjaga setiap jengkal tanah, setiap ombak lautan, dan setiap kaki langit Tanah Air Indonesia.

Kini juga disadari bahwa jenis ancaman yang kita hadapi sekarang bukan lagi hanya serbuan dari negara lain tetapi ancaman baru berupa gerakan ekstrimisme, radikalisme, terorisme, perdagangan manusia, kejahatan narkoba, penyelundupan senjata, dan kejahatan siber.

Karena itu, pada kesempatan ini, saya terpanggil menjalankan tugas dan tanggungjawab kebangsaan saya untuk mendorong “bela negara” dan pembangunan karakter bangsa, melalui pembentukan lembaga strategis non-pemerintah dengan mengembangkan tata nilai; brotherhood, freedomdanresiliency. Untuk itu, pengabdian di manapun kita berada, apapun pendidikan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semua punya hak, semua punya kewajiban, semua punya kesempatan yang sama untuk “bela negara”.

Bapak/ibu, saudara-suadara hadirin sekalian yang saya hormati,

Sebagai penutup orasi peduli bangsa ini, saya mengajak kita semua, agar tetap teguh menjadikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai haluan pembangunan kita,  Terimakasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.

GLOBAL PERSPECTIVES & FUTURE LEADERS

Kepemimpinan global didefinisikan sebagai orang-orang terkemuka yang berkiprah di berbagai wilayah di dunia. Para pemimpin global dimana harus melibatkan kelompok pemangku kepentingan dan kolega yang sangat beragam untuk menyelesaikan sesuatu. Mereka memimpin orang dengan melintasi jarak, budaya, zona waktu dan dalam struktur organisasi yang kompleks seperti matriks, atau bahkan struktur jaringan organisasi.
Para pemimpin global mampu menciptakan pemahaman yang baik tentang bagaimana menambah nilai menjadi global dan di mana lebih baik menjadi lokal. Mereka mempunyai fleksibilitas gaya untuk memimpin orang-orang dengan harapan yang sangat berbeda tentang kepemimpinan, tetapi juga ketahanan dan keaslian untuk mempertahankan sesuatu.

Memimpin secara global adalah langkah besar dalam kompleksitas dan orang perlu mengembangkan pola pikir dan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam lingkungan yang sangat kompleks.

Kepemimpinan Global adalah studi interdisipliner dari elemen-elemen kunci yang harus diperoleh oleh para pemimpin masa depan di semua bidang pengalaman pribadi untuk membiasakan diri secara efektif dengan efek psikologis, fisiologis, geografis, geopolitik, antropologis, dan sosiologis dari globalisasi.  Kepemimpinan global terjadi ketika seorang individu atau individu menavigasi upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan melalui kompleksitas lingkungan menuju sebuah visi dengan memanfaatkan pola pikir global. Jika kita amati sebuah pola atau trend, dimulai dengan kolonialisme dan diabadikan oleh peningkatan media massa, inovasi, (dibawa oleh internet dan bentuk-bentuk lain dari interaksi manusia berdasarkan kecepatan mediasi komputer) sejumlah masalah baru yang dihadapi umat manusia; terdiri dari tetapi tidak terbatas pada: perusahaan manusia menuju perdamaian, desain bisnis internasional, dan perubahan signifikan dalam paradigma geopolitik. Bakat dan wawasan yang dibutuhkan para pemimpin untuk berhasil menavigasi umat manusia melalui perkembangan-perkembangan ini secara kolektif telah difokuskan pada fenomena globalisasi . Untuk merangkul dan secara efektif memandu evolusi umat manusia melalui pengaburan yang terus menerus dan integrasi strategi nasional baik ekonomi maupun sosial.

Prof. Dr. Geert Hofstede telah melakukan penelitian selama beberapa dekade yang terus berdampak pada penelitian di arena kepemimpinan global  dan internasional. Penelitian Hofstede terutama difokuskan pada bagaimana nilai-nilai di tempat kerja dipengaruhi oleh budaya. Menurutnya, semua perilaku ditentukan oleh budaya. Dalam definisinya; budaya adalah pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota satu kelompok atau kategori orang dari orang lain. Untuk melakukan penelitiannya, ia menganalisis basis data besar nilai nilai karyawan yang dikumpulkan dalam IBM antara tahun 1967 dan 1973. Ada lebih dari 70 negara dalam data. Penyewa utama Hofstede tentang diferensiasi budaya dirangkum melalui penelitian yang lebih rumit. Dalam modelnya, ia mengidentifikasi enam dimensi budaya nasional berdasarkan penelitiannya. Dimensi-dimensi itu juga digunakan untuk membedakan negara-negara dari satu sama lain, berdasarkan pada bagaimana skor negara pada enam dimensi.
Skala skor berkisar antara 0 – 100. Jika skor di bawah 50 maka dianggap sebagai Rendah dan jika lebih tinggi dari 50 maka dianggap sebagai Tinggi dalam dimensi itu. Di sini, meskipun negara diwakili dengan skor, skor tersebut relatif dan tidak dapat mewakili individu yang unik. Dengan kata lain, ‘budaya hanya dapat digunakan secara bermakna sebagai perbandingan.’ Skor yang relevan terbukti stabil dari waktu ke waktu. Kekuatan yang menyebabkan budaya bergeser bersifat global dan karena itu ada sesuatu yang mempengaruhi budaya di suatu negara, itu sebenarnya mempengaruhi banyak negara pada saat yang sama di dunia.

Model ini terdiri dari enam dimensi; yaitu
Jarak Daya, Individualisme, Maskulinitas vs Femininitas, Penghindaran Ketidakpastian, Orientasi Jangka Panjang vs Orientasi Normatif Jangka Pendek dan Indulgensi vs Restraint. Selain itu, ia telah menerbitkan beberapa buku dan artikel akademik tentang masalah ini untuk menerangi jalan bagi para pemimpin bisnis global serta para peneliti akademis.

Dimensi Budaya Hofstede di sebutkan bahwa  Budaya merupakan gaya, cara hidup, sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam sesuatu masyarakat, simbol, makna, andaian dan peraturan yang dibentuk dan diperturunkan daripada satu generasi kepada satu generasi ,budaya juga sebagai salah satu faktor dalaman yang mempengaruhi perilaku seseorang.
Adapun referensi mengenai budaya organisasi menurut pakar yang lain seperti • McDermott dan O’Dell (2001) mendefinisikan budaya organisasi sebagai nilai, struktur dan sistem, kelakuan, ruang dan lagenda yang menjadi praktis dalam organisasi. • Steenkamp et al (1999), berpendapat budaya diukur dengan menggunakan nilai-nilai yang berkaitan dengan pekerjaan.

Power Distance Index (PDI) – yaitu indeks yang mengukur anggota organisasi dan lembaga yang kurang kuat dan bagaimana mereka menerima dan berharap kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Jarak kekuasaan menunjukkan bagaimana masyarakat menangani ketidaksetaraan di antara orang-orang. Negara-negara yang memiliki jarak kekuatan tinggi menerima tatanan hierarkis di mana orang berada di tingkat / tempat yang berbeda dan tidak ada pembenaran lebih lanjut. Oleh karena itu, ketidaksetaraan distribusi kekuasaan dan kekayaan diperbolehkan di masyarakat. Di sisi lain, negara-negara yang memiliki jarak kekuasaan rendah didukung kesetaraan dan menuntut pembenaran atas ketidaksetaraan kekuasaan. Dalam masyarakat ini, kesetaraan dan peluang untuk semua orang sangat diperkuat.

Individualisme (ADV) – sebagaimana disandingkan dengan kebalikannya, kolektivisme, adalah ukuran di mana individu secara nyaman diintegrasikan ke dalam kelompok. Sudut pandang masyarakat tentang dimensi ini tercermin dalam apakah citra diri orang didefinisikan dalam istilah ‘Saya’ atau ‘Kita’. Atau sama halnya, itu adalah perbedaan antara individu di atas masyarakat vs masyarakat di atas individu. Di negara-negara individualistis ada penilaian tinggi atas waktu orang, kebutuhan mereka akan kebebasan dan privasi mereka. Di sisi lain, negara-negara kolektivis lebih mendukung keharmonisan dalam masyarakat.

Feminitas (FEM) – versus kebalikannya, maskulinitas, mengacu pada distribusi peran antara gender yang merupakan masalah mendasar lain bagi masyarakat mana pun yang menemukan sejumlah solusi. Feminitas merepresentasikan kerja sama, kesederhanaan, kepedulian terhadap yang lemah, dan kualitas hidup. Maskulinitas melambangkan daya saing, prestasi, kepahlawanan, ketegasan, dan imbalan material untuk kesuksesan. Dalam dunia bisnis, feminitas dan maskulinitas dipandang sebagai “lembut atau tangguh.”

Uncertainty Avoidance Index (UAI) – berkaitan dengan toleransi masyarakat terhadap ketidakpastian dan ambiguitas; pada akhirnya merujuk pada pencarian manusia akan Kebenaran. Negara-negara yang memiliki penghindaran ketidakpastian tinggi memiliki aturan kepercayaan dan perilaku yang sangat ketat dan mereka tidak toleran terhadap ide atau perilaku sebaliknya. Negara-negara yang memiliki penghindaran ketidakpastian rendah memiliki sikap yang lebih santai.

Orientasi Jangka Panjang (LTO) – nilai-nilai yang terkait dengan Orientasi Jangka Panjang adalah penghematan dan ketekunan; nilai-nilai yang terkait dengan Orientasi Jangka Pendek adalah penghormatan terhadap tradisi, memenuhi kewajiban sosial, dan melindungi ‘wajah’ seseorang. Dimensi ini dibuat untuk memahami orientasi jangka panjang dari sebagian besar budaya Asia dan rasa hormat mereka terhadap tradisi. Dalam dunia bisnis, orientasi jangka panjang dan orientasi jangka panjang disebut sebagai pragmatis dan normatif.

Indulgensi (IVR) – versus pengekangan mengacu pada sejauh mana anggota masyarakat berusaha mengendalikan keinginan dan impuls mereka. Sementara masyarakat yang sabar memiliki kecenderungan untuk memungkinkan kepuasan yang relatif bebas dari keinginan dasar dan alami manusia yang berkaitan dengan menikmati hidup dan bersenang-senang, masyarakat yang terkendali memiliki keyakinan bahwa kepuasan seperti itu perlu dikekang dan diatur oleh norma-norma yang ketat.

Para Pemimpin di Indonesia seharusnya menyimak dengan seksama perubahan dan tren global ini sebagai acuan untuk membangun Bangsa yang lebih besar dengan tahapan yang arif sebagai acuan dari budaya Indonesia sebagai warisan dari nilai nilai kearifan dari para leluhur.

Dasar pembentukan BRORIVAI CENTER adalah merujuk pada pemikiran global yang akan ikut mempersiapkan para pemimpin masa depan yang bervisi global dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

UNDERSTANDING GLOBAL SECURITY

Chapter I: Probing the Dynamic Evolution of Security, The Paradox of Tradition vs Evolution, The notion of Global Security
Chapter II: Contemporary Threats Posed to Global security International Armed Conflict Infectious Diseases Climate Change
Chapter III: The work of the UN in circumventing threats to Security The Security Council, Health and the Security Agenda Climate Change

Introduction

Since the dawn of time, the issue of security has been one of humanity’s greatest concerns. So much so, that the prevailing modern day rhetoric seems to be focalized on that which German scholar John Hertz (1951) calls ‘the security dilemma’.
According to Wolfers (1953), ‘Security, in any objective sense, measures the absence of threats to acquired values and in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked’. He therefore effectively defines security by presenting its two dimensions: the objective dimension which concerns itself with the absence of threats, and the subjective side which concerns itself with the absence of fear. That which is clear however, is that ‘security’ speaks to the degree of resistance to or protection from harm in relations to any vulnerable asset be it a community or a nation.
The succession of time however, has allowed for a redefining of the concept of ‘security’ as applied to sovereign states in the International community. Armstrong (1996) speaks to World War 1 that engendered the liberalist notion of collective security through the League of Nations in 1919. This eventually led to the creation of the United Nations and the Security Council. One considers also the effect of terrorism attacks of September 11 on the United States, which according to Griffiths (2004) has increased the rise of the defensive realist conceptualization of security. This variant of political realism predicts that anarchy on the world stage causes states to become obsessed with their own national security; and rightly so, as it is the duty of the state to protect their own national interests. Which begs the question: to what extent has security moved from a more individualistic approach to become a homogenous concern for the members of the international community? Has it evolved past the seemingly anarchic conceptualization of security as military prowess? Are there new threats to global security?
In this argumentation, we will explore in a first instance, the evolution of the conceptualization of security over the course of time, which will then lead us into an examination of the threats posed to global security. A third part of this piece will then see us putting into examination the works of the United Nation as relates to the circumvention of these new issues.

Chapter I: Probing the Dynamic Evolution of Security

Griffin (2004) argues that over the years, the understanding of security has changed. While the fundamental nature still exists, its application has become more widely spread, thus increasing its complexity. In this section we will explore, in a first instance, the paradox of tradition. This will then lead us to examine the emergence of global security.

The Paradox of Tradition vs Evolution

Modern day theorists of International Relations converge on the common understanding that the evolution of concepts of security has led to a paradox between the traditional definition of Security vis-à-vis realist ideology, and the new aged non-traditional understand of security.

Traditional Security

For Griffith (2004), security speaks to a states’ ability to protect their national interests which, for traditional writers such as Rosenau, translates to military might, political stability and economic prowess. This effectively collaborates with Griffith’s thesis which he explains in his book: Caribbean Security in the Age of Terror. He argues that amidst the liberalist tendencies of the international system which has, since the end of world war II, made remarkable strides to international corporation, small island developing states still retain their vulnerability. This he claims arises where geographic, political and economic factors cause a nation’s security to be compromised.
Buzan (1991) however critiques this traditional neo-realist understanding of security. In summary, he alludes to the fact that the traditional view of security is too constricted. He however fails to describe what a broader conception of security should be. These arguments advanced by Buzan highlight the contested nature of the definition of security, and therefore its application within the context of the international system. Two pertinent questions therefore impose themselves: How does one truly define the term security? And furthermore, as Griffith (2004) recalls, against what framework should one examine the Caribbean security reality as opposed to that of the security of the European Union? Traditional security, founded in realist ideology, therefore speaks to military prowess, economic strength and political stability.

The Non- traditional conceptualization of security

The emergence of a pantheon of security theorists has led to the non-traditional dimension of security, and thus the birth of its conceptualization as a subjective contemporary issue of International Relations. This means that there is a fluctuation of the understanding of security in the international system; that which is security for the United States, is not necessarily security for Jamaica. In applying Griffith’s understanding of security therefore, security not only speaks to the ability of a country to protect its interest, but also its degree of resistance to, or protection from harm (Bruce, 2012). For this reason, the notion of security ceases to only embrace political welfare, economic prowess and military might. It now includes issues of environmental security and to a large extent, human security.
Human security, in itself, is an issue that has been duly debated in academic circles. According to King (2002):
First coined in 1994 by the UNDP which gave a broad, vague, all-encompassing definition as “the freedom from fear and from want”, human security has often been said to be “too broad to be useful” and a “vague and inconsistent slogan”(King, 2002).
In fact, Paris (2001) emphasizes that supporters of human security have stated that the power of the concept lies in its ambiguity whereas critics assert that the ambiguity of the concept makes it useless for “practical and policy-making purposes”. Paris (2001) highlights seven aspects of human security being: economic, food, health, environmental, personal, community and political security. This new definition of security constituted an important paradigm shift from state-centred approaches to a more people-centred one.
Since the terrorist attacks of September 11, states have come to understand that security is no longer an external issue but one that has an internal dimension. One might even deduce that internal conflict may eventually lead to a spill over into an external issue of security, the best illustration of which is the ongoing Syrian crisis which started as an internal affair, between rival groups and the Al-Assad led administration.

The notion of Global Security

The idea of global security is one that stems notably from the concept of collective security. Collective security can be understood as a security arrangement, be it political, regional, or global, in which each state in the system accepts that the security of one is the concern of all, and therefore commits to a collective response to threats and breaches to peace. According to Lowe (2010) , collective security is more ambitious than systems of alliance security or collective defence in that it seeks to encompass the totality of states within a region or indeed globally, and to address a wide range of possible threats.
Global security represents an important evolution in the understanding of what true security means for states in the international system, as it incorporates both aspects of traditional and non-traditional security. The cold war between the United States and the USSR allowed for the understanding that in the current climate of globalization, a threat to any one country (be it use of force or a pandemic) is an instant threat to all the other countries in the international system. Griffiths (2004) argues therefore that security in the modern context is no longer a concern of the individual state but an issue of global propensity.

Chapter II: Contemporary Threats Posed to Global security

To speak of global security, is to understand that there are many different aspects of which it is comprised. Buzen et al (1998) argue that the content of international security has expanded over the years to cover a variety of interconnected issues in the world that have an impact on survival. ‘It ranges from the traditional or conventional modes of military power, the causes and consequences of war between states and economic strength, to ethnic, trade and economic conflicts, energy supplies, science and technology, food, as well as threats to human security and the stability of states from environmental degradation, infectious diseases, climate change and the activities of non-state actors’ (Buzen et al,1998). In this section we will be focusing specifically on the use of force, infectious diseases and climate change as threats posed to global security.

Pemikiran Geopolitik Global dan Sistem Dunia

Bagaimana Memahami Konsep Geopolitik dan Keamanan Kekinian?

Berikut adalah dua pelajaran yang harus diperhatikan dari wabah terbaru ini. Pertama, penyakit adalah produk dari bagaimana kemanusiaan berinteraksi dengan lingkungan. Kedua adalah kebutuhan untuk melawan disinformasi, terutama stereotip orientalis orang Cina.

Geopolitik merepresentasikan pandangan distorsif atas sejarah, perpolitikan, dan hubungan geografis atas dunia dan bagian-bagiannya. Geopolitik tidak mengidentifikasikan pemahaman dan hukum universal seperti halnya gravitasi namun geopolitik bersifat relatif tergantung pada negara yang mengaplikasikan. Contohnya, penggunaan geopolitik di Jerman hanya dapat berlaku jika digunakan untuk praktik agresi Jerman. Geopolitik menyediakan sarana untuk memandang dunia melalui berbagai cara dan dan memiliki konsekuensi visual yang tinggi. Meskipun terdapat berbagai definisi mengenai istilah ‘geopolitik’ itu sendiri, namun tujuan dari pemahaman atas geopolitik menurut Todds (2007) dapat dibagi menjadi dua. Pertama, geopolitik menawarkan panduan terpercaya atas pemandangan global menggunakan deskripsi geografi, metafora, dan klise seperti ‘iron curtain’‘third world’, serta ‘rogue state’. Setiap istilah tersebut menunjukkan identitas geografis karena setiap tempat diidentikkan dan diberi label yang dapat mencerminkan asalnya. Pelabelan ini dapat membantu dalam memahami tatanan dunia sehingga juga dapat memberi petunjuk dan informasi dalam pembuatan kebijakan keamanan. Kedua, geopolitik bergerak dalam kerangka akademik dan praktik sehingga geopolitik tidak hanya membantu untuk mengasumsikan label sebagai nilai heuristis. Oleh karenanya, pada tulisan ini penulis akan membahas mengenai konsep geopolitik serta pola perkembangannya di era imperialisme dan kolonialisme, Perang Dingin, hingga tatanan dunia baru.

Rudolf Kjellen, seorang penstudi politik dari Swedia, merupakan orang pertama yang memunculkan konsep ‘geopolitik’ pada 1899 (Tuathail, 1998). Istilah ‘geopolitik’ ini digunakan untuk mengaitkan permasalahan yang menyangkut isu-isu geografi dan politik sehingga menjadi ‘geopolitik’. Pada era imperialisme dan kolonialisme, studi geopolitik didefinisikan oleh para imperial Barat sebagai hubungan antara wilayah dan politik yang menggambarkan peta politik dunia dengan menjelaskan mengenai dinamika politik lokal, regional, hingga global secara keseluruhan. Oleh karenanya, dengan geopolitik maka arah dari hubungan internasional dapat diprediksi dan digunakan untuk menganalisa kemunngkinan pola ekonomi dan politik dunia. Geopolitik yang lahir di era imperialisme dan kolonialisme pada 1870 – 1945 ini identik dengan aksi ekspansif karena turut digunakan oleh kerajaan-kerajaan besar untuk mempertarungkan kekuatannya dalam memperebutkan wilayah (Tuathail, 1998). Karena produktivitas perang yang tinggi di era ini, maka geopolitik kemudian berkembang menjadi sebuah studi yang identik dengan cara-cara memperoleh kekuasaan untuk melakukan ekstraksi sumber daya alam maupun manusia di berbagai wilayah. Pola geopolitik ekspansionisme yang berkembang di era imperialisme dan kolonialisme ini didukung dengan adanya perkembangan teknologi dan perekonomian yang terjadi di era industrialisasi Eropa. Selain itu, kerajaan dan negara besar seperti Rusia, Prancis, Italia, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang saling berusaha untuk menghasilkan intelijen-intelijen baru di bidang geopolitik.

Sifat geopolitik di awal perkembangannya yang cenderung maskulin ini digunakan untuk mengatur kontrol kebijakan negara dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang dimiliki dan dikodifikasikan dalam bentuk geostrategi. Freidrich Ratzel, seorang negarawan Jerman merupakan salah satu pendiri dari studi Geopolitik di Jerman pada akhir abad ke-19 (Peters dan Balduk, 2006). Ratzel memandang bahwa negara merupakan organisme yang memiliki sifat alamiah untuk terus bersaing dengan organisme lainnya dalam rangka mengembangkan dirinya. Pemikiran ini merupakan salah satu bentuk perjuangan spasial yang diperjuangkan oleh Jerman, atau biasa dikenal dengan Lebensraum atau ruang untuk hidup, bersatu, dan berkembang dengan organisme lain. Paska Perang Franco-Prusia, pemikiran ini digunakan oleh Jerman untuk memperluas pasarnya di wilayah lain pada era industrialisasi. Selain Ratzel, Jerman juga menghasilkan seorang ahli geopolitik, yaitu Karl Haushofer yang juga merupakan penggagas dari The School of German Political (Tuthail et al., 1998). Haushofer mengemukakan bahwa geopolitik merupakan studi yang berfokus untuk membahas mengenai proses politik yang digerakkan oleh institusi-institusi tertentu sehingga memiliki sifat earthboundedness yang cukup tinggi. Dalam mengembangkan geopolitik Jerman, Haushofer mencoba untuk mengklasifikasikan tiap region yang ada di dunia berdasarkan tingkat penduduk intelek, kondisi geografis, kebudayaan, gambaran demografis, dan sumber daya alamnya. Pengklasifikasian region-region berdasarkan kriteria-kriteria yang dibuat oleh Haushofer ini memudahkan Jerman untuk melakukan aksi ekspansionismenya sehingga Jerman dapat muncul untuk menguasai Eropa dan sekitarnya.

Perkembangan teori geopolitik di era kolonialisme dan imperialisme turut disumbangkan oleh beberapa penstudinya. Pertama, Halford J. Mackinder, yang mengemukakan teori Eurasian Heartland, di mana ia berasumsi “Who rules East Europe commands the Heartland; Who rules the Heartland commands the World-Island; Who rules the World-Island commands the World” (Peters dan Balduk, 2006). Selain itu, pada 1887, Mackinder membuat sebuah konsep baru, yaitu “new geography” yang merupakan penyempurnaan dari “old geography“. Kedua, Alfred Mahan, yang mengemukakan teori sea power geopolitics. Mahan merupakan seorang sejarawan angkatan laut dan ahli strategis yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam mengemukakan teori geopolitiknya, Mahan cenderung menekankan pada penggunaan penguasaan wilayah dunia melalui aksi ekspansi perairan. Hal ini membuat Amerika Serikat menggunakan konsep sea power dalam menjalankan geopolitiknya dan menjadikan armada angkatan lautnya sebagai salah satu armada angkatan laut terkuat di dunia. Ketiga, Nicholas Spykman, yang mengemukakan teori Rimland (Sempa, 2006). Teori Rimland dari Spykman ini bertolak belakang dengan teori Heartland Mackinder, di mana Spykman menganggap bahwa “Who controls the Rimland, rules Eurasia. Who rules Eurasia control the destinies of the world.” Selain konsep sea power Mahan, konsep Heartland Spykman ini juga menjadi salah satu panduan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era kepresidenan Harry Truman dan John F. Kennedy. Keenam, Alexander Procofiev de Seversky, yang mengemukakan teori penguasaan udara dalam usaha menguasai dunia. Seversky, sebagai seorang pendiri Republic Aviliation di Amerika Serikat ini menganggap bahwa penguasaan terhadap udara akan otomatis membuat negara turut menguasaai darat dan laut karena penyerangan udara merupakan cara terbaik dalam peperangan.

Studi geopolitik turut memiliki andil dalam perubahan bentuk tatanan dunia internasional dari era ke era. Pada era kejayaan Yunani Kuno, sistem kenegaraan yang dikenal adalah berbentuk polis-polis (Jackson dan Sorensen, 1999). Meskipun demikian, usaha ekspansionisme telah muncul di era ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya persaingan-persaingan antar city-state yang terjadi di Yunani Kuno untuk saling menguasai antara satu sama lain. Ketidakjelasan batas dari city-statemerupakan salah satu faktor pendorong bagi para pemimpin city-state untuk menggerakkan rakyatnya dalam usaha aksi ekspansi. Setelah era city-state,wilayah kekuasaan kenegaraan kemudian diperluas menjadi imperium. Di era imperium ini, setiap negara saling memiliki dominasi atas negara lain dalam cakupan yang lebih luas dibanding polis. Setiap imperium tersebut berusaha untuk mengambil alih kebudayaan negara lain dan menyebarkan budayanya masing-masing melalui arsitektur, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Namun bentuk imperium ini kemudian runtuh seiring dengan diselenggarakannya Perjanjian Westphalia pada 1648 yang memperjelas batasan-batasan negara paska Perang 30 Tahun yang terjadi di Eropa (Jackson dan Sorensen, 1999). Dalam Perjanjian Westphalia, telah diatur peraturan untuk melakukan pelarangan atas aksi akuisisi negara lain karena batasan dan legitimasi tiap negara sudah jelas. Pola hubungan yang muncul kemudian adalah saling menyebarkan pengaruh melalui interaksi perdagangan dan hubungan diplomatis.

Kedua, di era Perang Dingin, perkembangan geopolitik cenderung didominasi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet (Flint, 2006). Hal ini dikarenakan, geopolitik di era Perang Dingin seakan-akan hanya digunakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam usaha perebutan pengaruhnya di seluruh dunia sehingga pola geopolitik yang dihasilkan cenderung dapat ditebak karena tiap negara tersebut saling berlomba-lomba menghasilkan kebijakan containment dalam menghalangi usaha penyebaran ideologi rivalnya di region tertentu. Pada era Perang Dingin, dunia seakan-akan terbagi menjadi dua polar, yaitu polar kapitalis dan sosialis. Kedua polar ini saling memiliki perkembangan ideologi yang bertolak belakang antara satu sama lain, jika ideologi liberalisme menekankan pada kebebasan individu dan keuntungan pasar semaksimal mungki, maka ideologi komunisme cenderung menekankan pada communality dan pasar yang diatur oleh pemerintah untuk keuntungan bersama. Berbagai region dan negara di dunia kemudian saling terbagi ke dalam dua ideologi yang berbeda ini dan pola geopolitik yang juga muncul adalah pratik aliansi. Oleh karenanya, Flint (2006) mendefinisikan pola pertarungan yang terjadi adalah pertarungan antara iron curtain dan free world. Berbagai kebijakan containment dan bantuan diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mendapatkan pengaruh di wilayah tertentu dan menghalangi masuknya pengaruh ideologi lawan ke wilayah lain. Contohnya seperti Korea yang terpecah menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Selatan karena didatangi dua ideologi yang berbeda, Korea Utara dipengaruhi oleh Uni Soviet sedangkan Korea Selatan dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Oleh karenanya, dapat dilihat jika di era imperialisme dan kolonialisme pola yang muncul adalah ekpansionisme maka di era Perang Dingin pola yang muncul adalah defensif dan preventif.

Harry S. Truman, seorang presiden Amerika Serikat, merupakan salah satu pengembang studi Geopolitik di era Perang Dingin. Melalui Truman’s Doctrine yang dibuatnya untuk memberi bantuan kepada Yunani dan menghadang pengaruh Uni Soviet untuk masuk ke Eropa, turut membuat Amerika Serikat untuk menjadi negara penolong bagi perekonomian Yunani yang sedang dilanda krisis dan hampir bangkrut (Tuathail, 1998). Truman kemudian juga secara langsung maupun tidak langsung memberikan pilihan kepada negara-negara yang diberi bantuan finansial maupun militer untuk berpihak pada Amerika Serikat atau Uni Soviet setelah berbagai bantuan yang telah diberikan. Truman juga memperkenalkan teori domino yang cukup dikenal di era Perang Dingin karena Amerika Serikat dan Uni Soviet saling menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan pengaruh ideologinya sekaligus menahan ideologi lawan agar tidak tersebar ke negara-negara lain. Kedua, George F. Kennan, mengemukakan ide mengenai containment policy (Tuathail, 1998). Pada tahun 1948, Kennan mengeluarkan konsep sekaligus kebijakan containment ini untuk membendung pengaruh komunisme dari pengaruh liberalisme. Containment policy ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk awal dari kebijakan Truman’s Doctrine yang digagas oleh Harry S. Truman. Ketiga, Mikhail Gorbachev, memunculkan konsep yang berbeda mengenai perang (Gorbachev, 1988). Gorbachev menganggap bahwa usaha perolehan pengaruh melalui militer merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan karena setiap negara akan memiliki kecenderungan untuk terus mengembangkan kapasitas militernya sehingga tidak akan menemukan titik ekuilibrium di akhir. Oleh karenanya, Gorbachev menawarkan untuk melakukan kerja sama dalam meningkatkan kapasitas militer tiap negara agar keamanan kolektif dapat tercapai.

Ketiga, era tatanan dunia baru, merupakan era di mana terlihat ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi antara negara bagian Utara dan Selatan (Wallerstein, 1974). Sumber kekayaan alam dan kemampuan negara untuk berkembang yang turut dipengaruhi oleh dua ideologi besar di era Perang Dingin ini menimbulkan ketimpangan global. Ketimpangan yang disebabkan oleh runtuhnya Uni Soviet dan semakin berkembangnya Amerika Serikat ini kemudian memunculkan tiga periodisasi geopolitik pada paska Perang Dingin, yaitu Uneven Development, Rise and Falls of Superpowers, dan Multipolar World, yang mengarahkan dunia pada kondisi internasional berupa the End of History danClash of Civilization. Pertama, Uneven development merupakan sebuah fenomena ketimpangan perkembangan yang kemudian membuat Immanuel Wallerstein untuk menggambarkan dunia ke dalam kondisi Core, Semi-periphery, dan Periphery (Wallerstein, 1974). Negara core didefinisikan sebagai negara dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang lebih baik dibanding dua kategori negara yang lain. Selain itu, dalam hal kepemilikan faktor produksi dan kapital hanya dimiliki oleh negara core dan negara periphery hanya berguna sebagai supplier sumber daya alam dan pasar. Sedangkan negara semi-periphery merupakan negara dengan tingkat kesejahteraan menengah. Bahkan ketimpangan tidak hanya terjadi antar negara dengan basis ideologi yang berbeda, yaitu antara negara liberalis dan komunis. Namun ketimpangan juga terjadi di tingkat kota dan pedesaan, di mana wilayah kota cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena disitulah tempat faktor produksi, teknologi, kapital, dan pasar dapat ditemukan sehingga arus investasi yang masuk tinggi dan menyebabkan kesejahteraan di kota.

Selain dikarenakan pengaruh rivalitas Amerika Serikat dan Uni Soviet di era Perang Dingin, ketimpangan global juga terjadi sebagai hasil dari aksi ekspansif Eropa pada negara-negara koloni terdahulu. Paska Perang Dingin, dinamika negara core dunia semakin menjadi dinamis sehingga memunculkan kondisi Rise and Falls of Superpowers (Agnew, 1998). Tidak hanya Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Eropa Barat turut muncul sebagai negara-negara besar dengan perekonomian tinggi yang membuat sistem polaritas internasional menjadi multipolar. Sistem tatanan dunia baru yang muncul sejak 1990-an ini menggantikan struktur bipolar antara Timur dan Barat yang merepresentasikan Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi Utara dan Selatan yang merepresentasikan negara maju dan berkembang sehingga pola yang muncul cenderung multipolar. Namun, kemunculan superioritas Tiongkok, Jepang, dan Eropa Barat ini tidak terlepas dari kedekatan antara ketiganya dengan Amerika Serikat sejak tahun 1950-an. Meskipun berbasis ideologi komunisme, namun hubungan antara Tiongkok dan Uni Soviet dinilai tidak begitu baik karena terdapat berbagai sengketa perbatasan dan perbedaan paham. Hal ini membuat Tiongkok melakukan reformasi ekonomi pada 1979 sehingga kontrol pemerintah terhadap pasar dikurangi dan Tiongkok dapat membuka pasarnya secara bebas dalam perdagangan internasional (Agnew, 1998). Sedangkan Jepang merupakan salah satu negara yang dikontrol dengan baik oleh Amerika Serikat di bidang pertahanan, perdagangan, dan hubungan luar negerinya. Jepang juga menjadi partner utama Amerika Serikat dalam melancarkan hubungan luar negerinya dengan negara-negara Asia Timur lainnya. Terakhir, Eropa Barat turut menjadi fokus Amerika Serikat dalam mengembangkan kebijakan containmentnya melalui pemberian bantuan Marshall Plan dan pembantuan perencanaan pembangunan ekonomi.

Kemunculan negara-negara dengan perekonomian tinggi dalam sistem internasional ini turut membuat dunia terarahkan dalam yang disebut oleh Huntington (1993) sebagai Clash of Civilization. Hal ini dikarenakan, muncul kompetisi di berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, politik, hingga budaya. Jika di era Perang Dingin konflik cenderung dipicu karena adanya perbedaan ideologi antar polar yang berkuasa, maka di era paska Perang Dingin diprediksi oleh para ahli geopolitik bahwa konflik akan cenderung dipicu oleh perbedaan budaya yang ada. Perbedaan budaya yang cukup signifikan dan diiringi oleh kekuatan besar yang saling mencoba untuk menyebarkan pengaruhnya masing-masing ini membuat setiap bangsa memiliki tantangan untuk memperjuangkan dan mempertahankan identitasnya di tengah derasnya arus globalisasi. Oleh karenanya, pola geopolitik yang dulunya berfokus pada struggle of power kini bertransisi menjadi struggle for identityStruggle for identity ini merupakan konsep pola geopolitik yang dikemukakan oleh Huntington (1993) untuk menjelaskan bahwa politik tidak lagi hanya digunakan untuk mencapai kepentingan politis namun juga dapat digunakan untuk menentukan identitas bangsa. Negara tidak hanya terpaku pada kepentingan-kepentingan dan hal-hal materialnya saja namun juga turut mempertimbangkan kekuatan budaya. Maka peradaban besar tidak lagi dikelompokkan berdasarkan pengelompokan di era Perang Dingin, yaitu kelompok liberalis, komunis, dan lainnya, namun dibagi menjadi Western, Latin American, Confucian, Japanese, Islamic, Hindu, dan Slavic-Orthodox (Slater, 1994).

Kesimpulannya, konsep geopolitik tidak bersifat stagnan dan tetap. Namun konsep geopolitik terus berubah-ubah secara dinamis mengikuti dinamika sistem internasional yang ada. Hal ini dikarenakan, geopolitik terus dikembangkan tidak hanya untuk menyebarkan dan menanamkan pengaruh negara ke negara lain namun juga untuk kepentingan survival. Oleh karenanya, pola geopolitik yang sebelumnya bersifat struggle of power kini telah bergeser menjadi struggle for identity, di mana dapat dilihat bahwa negara tidak lagi hanya berusaha untuk memperjuangkan eksistensinya di dunia luar namun juga memperjuangkan eksistensi internalnya dalam bidang budaya dan identitas bangsa.

Pemikiran Wallerstein    

Pemikiran Wallerstein sebetulnya dapat kita telusuri di dalam karya-karya utamanya seperti: 1) The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century; 2) The Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750; 3) The Modern World-System III: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840s. Selain studi mengenai sistem dunia, ada karya yang khas membicarakan pengantar analisis sistem dunia yakni World-System Analysis: An Introduction, 2004. Sedangkan karya yang bersifat memberikan landasan metodologis dan teoritis, akan kita temukan pada World-System Analysis: Theory and Methodologyvol.1, 1982. Akan tetapi, karya-karya lainnya tersebut juga sarat dengan penjelasan-penjelasan yang membangun ‘teori sosial’ Wallerstein.

 

Dalam pengantar ke “analisa sistem dunia”, Wallerstein memulai pembahasannya dengan mempertanyakan soal ‘dunia’ di mana kita hidup. Dari situ pembahasannya bergerak ke arah asal-usul sejarah analisa sistem dunia, yakni dari disiplin ilmu sosial ke ilmu sosial sejarah. Selanjutnya dibicarakan sistem dunia moderen sebagai sistem ekonomi kapitalis dunia (produksi, nilai-lebih, dan polarisasi). Wallerstein juga melihat kemunculan sistem negara seperti negara-bangsa, koloni-koloni, dan sistem antar negara. Dijelaskan pula penciptaan geokultur (ideologi, gerakan sosial, dan ilmu sosial). Pada gilirannya, dia melihat sistem dunia moderen dalam kondisi yang krisis (bifurkasi, khaotis, dan pilihan-pilihan).[1]

Menurut Elliott dan Lemert, pemikiran Wallerstein mulai dikenal dunia sejak tahun 70-an seiring dengan terbitnya karya-karya utamanya tersebut. Pemikirannya tentang sosio-historis sistem dunia moderen diidentifikasi sebagai “analisa sistem dunia modern”. Teori ini berbeda dengan teori modernisasi[2]. Pendekatan Wallerstein justru hendak membedakan analisis sistem dengan gagasan mengenai riset sosial di Amerika tahun 50-an mengenai modernisasi. Justru bagi Wallerstein “analisa sistem dunia moderen”[3] adalah semacam metode analisa yang didasarkan atas fakta-fakta sejarah (2014: 375).

Dalam analisa tersebut, Wallerstein memberikan penilaian dan klaim analitik atas fakta-fakta sejarah yang ada. Menurutnya, tidak ada suatu masyarakat yang terisolir dan berdiri sendiri. Dalam konteks itu, semua negara yang teorganisir, secara historis, terlekat di dalam suatu sistem intra-negara. Hal itu menjadi kasus sejak Perjanjian Westphalia tahun 1648, ketika negara-negara kerajaan kecil yang beraneka ragam disatukan dalam kekuasaan Kerajaan Romawi dengan menandatangani perjanjian batas wilayah kekuasaan. Saat itulah dimulai suatu bentuk negara moderen. Namun Wallerstein menggaris-bawahi, bahwa bila itu dipandang sebagai titik-pangkal masa terbentuknya negara moderen, maka itu hanyalah bagian dari sistem intra-negara dalam ruang lingkup tertentu (Anthony Elliott and Charles Lemert, 2014: 376).

Pertanyaannya, apakah ‘analisa sistem dunia’ moderen itu? Wallerstein merumuskan pengertian ini sebagai “sistem sosial yang memiliki batas-batas, struktur-struktur, kelompok anggota, aturan legitimasi, dan koherensi” (Anthony Elliott and Charles Lemert, ibid., 376). Menurutnya, sistem dunia moderen yang ada adalah sistem ekonomi kapitalis dunia. Sistem yang bagian-bagiannya terintegrasi di atas fondasi hubungan antara produksi dan konsumsi sebagai wujud perlawanan terhadap kekuasaan lama (raja, feudalis) dengan watak politik yang kohesif. Perkembangan ini diawali dengan terbentuknya kapitalisme pertanian di Eropa yang menghancurkan sistem tuan tanah/feudalisme. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan meletusnya revolusi industri di Inggris, maka kapitalisme di Eropa mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga mengalami transformasi ke kapitalisme industri. Dalam konteks itu, Wallerstein membagi sistem ekonomi dunia berdasarkan pembagian kerja menjadi tiga sumbu utama, yakni inti (core), semi pinggiran (semi periphery), dan pinggiran (periphery). Dalam ketiga sumbu itu terdapat saling-keterhubungan (interrelation) dan saling- ketergantungan (interdependency). Wallerstein menyebutkan ada berbagai dimensi di dalam ketiga sumbu itu seperti aktivitas ekonomi yang kompleks, kekuatan mesin negara, keterpaduan budaya, dan sebagainya. Perkembangannya juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan geopolitik yang ada (Anthony Elliott and Charles Lemert, 2014: 377).

Wallerstein juga membedakan sistem dunia (kapitalis) dengan sistem kerajaan, dalam arti, sistem kerajaan mempergunakan kekuatan guna memperluas wilayah kekuasaan dan jangkauan ekonominya, sedangkan sistem kapitalis mendasarkan dirinya atas metode-metode yang rasional dalam rangka akumulasi kapital, dengan mempergunakan kekerasan. Sentralisasi politik kerajaan merupakan corak kekuatan sekaligus kelemahan. Ini menjadi kekuatan karena akan menjamin arus ekonomi mengalir dari pinggiran ke pusat (melalui pungutan/pajak dan upeti) serta dengan memonopoli perdagangan. Kelemahannya, birokrasi kerajaan dengan kecenderungan politiknya merampas keuntungan, khususnya pengeluaran yang besar untuk membeayai tentara dalam rangka membungkam dan menindas pemberontakan rakyat. Di sisi lain, dalam sistem ekonomi kapitalis dunia, energi politik yang tersedia dipakai untuk mengamankan monopoli hak-hak yang dimiliki maupun yang dikehendaki. Dalam transaksi ekonomi kapitalis, negara akan melemah dan pasar menguat. Operasionalisasi pasar akan menciptakan insentif bagi peningkatan produktivitas serta semua konsekuensi hasil pembangunan ekonomi moderen. Ekonomi dunia menjadi arena yang memungkinkan seluruh proses tersebut berlangsung (Anthony Elliott and Charles Lemert, 2014: 378).

Dalam tilikan Wallerstein, sistem moderen dimulai pada akhir Abad Pertengahan, dengan berlangsungnya kapitalisme pertanian awal yang menciptakan ‘surplus kapital’ yang melampaui kebutuhan penduduk dan kaum penguasa. Dampak surplus tersebut ialah memampukan kekuasaan Iberian untuk menguasai Antlantik, mengeksplorasi dan menetap di Amerika di mana dari sini kekayaan kapital diekstrak lebih lanjut. Kekuasaan Iberian menjadi sumbu inti (core), sebelum sistem moderen negara bangsa terbentuk. Pada periode awal, Amerika Latin dan wilayah Timur Eropa menjadi wilayah pinggiran (periphery) dari mana sumberdaya mereka diekstrak dan dikonversikan menjadi kapital yang menopang perkembangan ekonomi dunia selanjutnya. Awalnya Belanda dan Inggris Raya adalah wilayah semi pinggiran (semi periphery) kemudian menjadi negara inti, dan ekonomi global mereka berkembang di wilayah Asia Timur dan Selatan, Pasifik, dan Amerika Utara. Pertengahan abad 20-an, Inggris Raya hancur oleh daerah-daerah koloninya seperti Amerika Serikat, Prancis, serta sebagian besar Eropa Barat kembali menjadi negara semi pinggiran, setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia II. Pasca Perang Dunia II, dengan kekalahan Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler, Uni Soviet tampil sebagai kekuatan dunia yang sepanjang Perang Dingin menempatkan diri sebagai kekuatan militer berhadapan dengan Amerika Serikat. Sejak kejatuhan Uni Soviet tahun 1991, maka sistem dunia moderen yang telah berusia lima abad terjerumus kedalam periode ketidakpastian. Namun demikian, Amerika Serikat terus bertumbuh menjadi kekuatan militer dan ekonomi yang dominan. Sementara Rusia berada di semi pinggiran, maka China dan Eropa Timur muncul sebagai kekuatan ekonomi di mana ekonomi Amerika bergantung. Amerika Serikat menyediakan kebutuhan pasarnya dari China, sedangkan Eropa adalah banker dunia sekaligus produsen dan konsumen barang dan jasa. Kesimpulannya, situasi sistem dunia moderen menjadi setitik air di tengah-tengah kekuatan yang saling bergantung sekaligus bersaing (Anthony Elliott and Charles Lemert, 2014: 378-379).

Relevansi perubahan sosial apa yang disumbangkan pemikiran Wallerstein ini? Pada tataran teoritis tentu analisa sistem dunia Wallerstein diharapkan dapat menjelaskan suatu prediksi terhadap perkembangan dunia sosial moderen. Setidaknya demikian kebanyakan pandangan teoritisi ilmu sosial, bahwa kekuatan suatu teori adalah kemampuannya untuk menjelaskan prediksi masa depan gejala sosial. Namun begitu, apakah analisa sistem dunia Wallerstein memberikan prediksi masa depan gejala itu berdasarkan bukti-bukti empiris? Sulit menjawab relevansi perubahan sosial konkrit apa yang disumbangkan pemikiran Wallerstein, selain alternatif pendekatan teoritis untuk menjelaskan ‘sistem dunia’ moderen.

BRC Newsletter: Geopolitik di Era COVID-19

Geopolitical Implications of COVID-19

The novel coronavirus came from China, and countries across the Indo-Pacific have been on the front line of confronting this pandemic. In this online-only event, Wilson Center experts will examine how this pandemic is affecting the region’s geopolitics, and what these changes may mean for the United States.

Selected Quotes

Robert Daly
“In the way that the United States and China have become involved in a mutual blame game, arguments about who is to blame for the coronavirus, arguments about what to call the coronavirus, clearly we are seeing the fruits now of the deep distrust that has been building up between the two great powers over the past 6 or so years.”

“With the coronavirus crisis, there has been a lot of attention in the United States on the degree to which we are dependent on China for our biopharmaceutical supply chain, and also for medical equipment. That need plays into an ongoing concern that was first addressed in the summer of 2017, when the Trump administration launched a study on domestic defense supply chain resilience… the idea is that American defense should not be reliant for any resources or technology on other countries generally, but on China in particular.”
“China, it seems, has entered the post-transmission phase of its own domestic coronavirus epidemic… We’re seeing no new cases reported in china.  They appear to have it largely under control, China is taking continued measures to limit movement between cities, it is quarantining foreigners who come into china, outside of Beijing, but it seems to have won the victory that Xi Jinping promised. That can still change.”

Shihoko Goto
“Both Taipei and Tokyo have been able to flatten the curve to a limited extent at least for now, but there is concern on both sides of whether they are going to be able to stay off the second wave of an outbreak.”
“Taiwan’s success has actually been clearly demonstrated with great public support from president Tsai Ing-wen. Her support has actually increased by around 12 percentage points according to the latest public opinion polls.  Her support is about 70% since the outbreak of the virus, and that is really a reflection of the public confidence in the steps that Taipei has taken to keep the spread in check…”
“As we know, Japan is the world’s 3rd largest economy, and it has seen its infection rate stabilizing. It currently has about 17,000 people who are infected of which about 730 were infected on the cruise ship.”

“The death rate is about 33 at the moment, which is remarkably low in a country where 25% of the population is actually over 65 years of age, which is seen as that very vulnerable demographic for the Coronavirus.”

Jean Lee
“Many of the new infections are cluster infections, clusters account for about 80% of the confirmed cases, and this is going to be very difficult for a country like South Korea which, like India, tends to be very social. Cities are very densely packed.”
“One thing about South Korea that we should note is that they are not new to epidemics. In 2015 they did have an outbreak of MERS (Middle East Respiratory Syndrome), and that was an opportunity for the government to assess whether they were taking the steps needed in order to track, trace, and clamp down on the spread of a virus.”

Michael Kugelman
“The message that New Delhi appears to be telegraphing is that India is a responsible and collaborative global player with the will and the capacity to spearhead cooperation with the international community to combat global threats.”
“The Indian government has suffered some considerable blows to its image in recent months due to a series of controversial policy moves, since its reelection in 2019…All of [which] has garnered a fair amount of negative international media coverage and criticism from political leaders around the world who fear the Indian government is taking the country in an authoritarian direction…And so, the Indian government’s moves in response to coronavirus suggest a desire to recoup some of the goodwill and perhaps even moral credibility that it has lost in the international community.”

“India has some of the most densely populated cities in the world—Chennai, Kolkata—these are very densely populated cities. Social distancing is very difficult to get to happen, much less impose. And there are certainly a number of considerable constraints in the health infrastructure or health institutions…The Indian government claims that there has not been any community spread of coronavirus in India. Again, that seems a bit surprising; it’s perhaps a bit premature to make that comment, but indeed, I imagine the numbers could be higher. I imagine they will go up.”

Prashanth Parameswaran
“The big variable that we really don’t know a whole lot about how this is going to play out, but it’s very important, is how are some of these lesser developed countries are going to respond with resource constraints. So, Myanmar is a particular source of concern. There were no test kits at all that were available in Myanmar; officials were saying this publicly as of a few weeks ago. And so, I suspect that as the testing takes place in the next few weeks, we could see some of these numbers change over time.”
“My understanding is that ASEAN and China have agreed to hold a sort of “lessons learned” meetings after this global pandemic subsides to see how they can further cooperation in this regard, but that, I think, is one of the remaining questions to watch because Southeast Asia is really ground zero in the competition between the United States and China. So, I think really the jury is still out about how Southeast Asia responds with respect to these two big powers moving forward.”
“A lot of these Southeast Asian countries are externally dependent and export-dependent on several major economies. But a lot of times now, in addition to China, if this is a global pandemic we’re talking about, if they are relying on investment from the United States, you have the United States affected now. [For] a lot of them a major partner is the European Union, but Europe is affected now as well. So, when you have so many sources of problems from so many different regions of the world, you really don’t have a lot of other sources of growth to turn in to.”

Booklet BRORIVAI CENTER

Perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional maupun global dewasa ini sangatlah dinamis serta memiliki tantangan tersendiri yang memberikan berbagai peluang untuk menciptakan perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari dampak perkembangan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan pembangunan, serta teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang turut merubah paradigma cara berpikir dan bertindak dalam konteks kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan di masa depan. Tantangan baru yang juga melingkupi perkembangan hari ini adalah munculnya kekuatan teknologi cyber dan berbagai ancaman yang bersifat asimetris, langsung atau tidak langsung dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional yang kemudian berimpilikasi pada persoalan perekonomian negara.

Pandangan Umum

  • Jumlah Halaman: 16
  • Ukuran File: 5 mb
  • Ektensi: Pdf File

PENTINGNYA MEMBACA NEWSLETTER