Catatan Akhir Tahun II : Bencana Alam vs Bencana Politik Adu Domba
Saya tidak pernah berhenti berpikir, mengapa di dalam suasana bencana masih ada kelompok yang terus membangun opini permusuhan. Dan mengapa justru di momen bencana kita tidak sadar bahwa segala hal yang beraroma politik harus ditanggalkan?
Bencana alam seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, karena dunia kekuasaan akan pergi dan hilang begitu saja tanpa pandang bulu.
Perlu dipahami bahwa “bencana” yang selama ini terjadi tidak saja diartikan sebagai sesuatu peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus. Suatu peristiwa yang terjadi akibat perilaku manusia seperti terorisme, kerusuhan, adu domba politik yang melahirkan permusuhan dan perpecahan juga merupakan suatu bencana.
Organisasi kesehatan dunia WHO mendefinisikan bencana sebagai: “An occurrence disruptions of existence and causing a level of suffering that the capacity of adjustment of the affected community.” Artinya, baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia adalah sama derajatnya karena dapat mengorbankan kehidupan suatu komunitas.
Bencana kata lainnya adalah musibah yaitu merupakan pengalaman yang dirasakan tidak menyenangkan karena dianggap merugikan oleh korban yang terkena musibah. Berdasarkan asal katanya, musibah berarti lemparan (ar-ramyah) yang kemudian digunakan dalam makna bahaya, celaka, atau bencana dan bala.
Karena itu, apapun bentuk bencana itu merupakan suatu kejadian yang mengganggu keadaan dalam kondisi normal dan mengakibatkan penderitaan yang melampui kapasitas penyesuaian komunitas yang mengalaminya.
Hiruk-pikuk menjelang tahun politik atau pemilihan presiden (pilpres) 2019, bencana yang harus dihindari adalah “bencana politik adu domba”. Bencana ini sungguh lebih berbahaya dari bencana alam, karena bila terjadi bencana karena alam, kita tidak lagi bisa bersatu untuk mengatasinya karena melemahnya solidaritas dan persatuan untuk mengatasinya.
Politik adu domba semakin hari semakin menjadi-jadi. Isu-isu seperti SARA, persekusi, penyebar berita bohong atau hoax bencana pasca-gempa dan tsunami Palu dan Banten untuk menakut-nakuti masyarakat semakin terbuka.
Di tengah panasnya suhu politik menjelang pilpres, nampak memberi sinyal bahwa masih terdapat sekelompok orang atau pelaku politik yang ingin mencoba bermain untuk membangkitkan instabilitas.
Sadar atau tidak – sejumlah upaya dari pihak kelompok tertentu ingin memecah belah bangsa ini. Kelompok-kelompok tersebut berhasrat mengambil keuntungan dengan motif politik dan membuat negeri ini semakin sulit.
Masyarakat harus waspada, jangan gampang terhasut informasi yang hendak memecah belah dengan segala macam cara. Karena itu, kita tidak boleh mudah percaya dengan informasi yang tak jelas asal-usulnya. Segera melakukan check and re-check terhadap setiap informasi yang beredar, apalagi yang berasal dari media sosial.
Secara faktual, kini persatuan dan kesatuan anak bangsa semakin mulai tergerus. Meskipun perbedaan haluan dan pilihan politik yang dalam iklim negara demokrasi merupakan hal yang wajar, namun hubungan antar anak bangsa yang saling mengancam harus dihindari.
Aksi persekusi demi persekusi lahir akibat perbedaan yang semakin tajam. Anak bangsa terpolarisasi dengan sangat cepat dan merambah pada setiap komunitas atau individu yang sesungguhnya tidak banyak paham tentang politik praktis dan berujung pada konflik antar-sesama.
Perbedaan preferensi calon presiden misalnya seringkali membuat hubungan senjang di antara kita, bahkan menimbulkan permusuhan yang menafikan persaudaraan sesama anak bangsa , yang lebih miris lagi kelompok mayoritas muslim pun terbagi ke dalam beberapa faksi karena politik.
Menarik untuk dicermati, dimana polemik dan konflik demikian, jika terus meruncing, kemudian masing-masing tidak bersikap dewasa untuk bisa meredamnya dan senantiasa mencari solusinya, maka tidak menutup kemungkinan yang rugi nantinya bangsa kita sendiri.
Bila konflik semacam ini dibiarkan berkembang, maka bangsa dan umat kita akan mudah ditunggangi oleh pihak-pihak berkepentingan atau pihak ketiga. Pada lembaran sejarah, bisa ditilik, salah satu keberhasilan penting kolonialisme dalam menghunjamkan cakar penjajahannya di bumi pertiwi adalah dengan memanfaatkan konflik-konflik internal anak bangsa.
Dalam realitas sejarah, salah satu langkah yang digunakan untuk memanfaatkan peluang itu adalah dengan sistem politik “devide et impera” (belah bambu atau memecah belah). Sebagai contoh, adalah kelicikan dan kepintaran Belanda mampu mengadu domba bangsa Nusantara.
Negara penjajah ini, di satu sisi mengikat perjanjian damai dengan Jawa Mataram, namun diam-diam mereka juga mengadakan perjanjian rahasia dengan Raden Trunojoyo dari Madura dan kelompok orang Makassar. Akibatnya, jelas perang saudara tak dapat terelakkan. Dan yang diuntungkan dalam konflik ini adalah penjajah.
Pada kasus lain, dalam sejarah Kasunanan Surakarta dengan Kasunanan Pakubuwono IV oleh Belanda diperkecil dan ditandingkan dengan kekuasaan politik tingkat kadipaten yang dipimpin oleh adipati Mangkunegara. Yogyakarta juga ditandingi dengan P. Natakusuma atau P. Paku Alam. Metode semacam ini jelas-jelas merugikan bangsa karena akan memicu konflik berdarah di internal bangsa dan ummat.
Dalam konteks sejarah bencana akibat politik adu domba tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran kebangsaan Indonesia, terlihat jelas masih menunjukkan konflik yang tajam, dan mudah membangun permusuhan antar penduduk bangsa karena hanya kebutuhan kekuasaan.
Yang lebih parah, konflik itu malah ditunggangi oleh yang sengaja menangguk keuntungan, bahkan secara terang-terangan mengaku sebagai politisi dan bahkan mengaku sebagai negarawan, sehingga menghasut masyarakat bawah dan bermuara pada bencana bagi persatuan dan kesatuan bangsa. (*)
