Saatnya Perkuat Konsolidasi Demokrasi
Mungkin tak banyak yang tahu jika Sabtu besok, 15 September 2018, dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional. Hal itu berdasarkan keputusan PBB yang sejak tahun 1988, menetapkan 15 September sebagai peringatan Demokrasi di seluruh dunia.
Sebagai negara penganut sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia patut berbangga dan bersyukur pada peringatan ini. Indonesia memiliki sejarah demokrasi yang cukup panjang dan saat ini terus meningkatkan dan memelihara nilai-nilai serta praktek demokrasi yang sudah dijalankan.
Pada momentum Hari Demokrasi Internasional ini, Lembaga Brorivai Center selaku lembaga di Indonesia yang konsern dengan penguatan nilai-nilai demokrasi, mengingatkan kepada segenap masyarakat agar tidak menjadikan demokrasi sebagai perayaan belaka, tetapi menjadi peringatan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi.
“Momen ini bukanlah sebuah peringatan belaka. Namun lebih pada memperkuat penerapan konsep konsolidasi demokrasi,” kata Brorivai Center (BRC) melalui Foundernya, Abdul Rivai Ras, Jumat, 14 September 2018.
Menurut Rivai, konsolidasi demokrasi harus diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara terpadu memfasilitasi demokratisasi politik.
“Kita dapat merujuk pada salah satu pemikiran politik Larry Diamond, dalam bukunya Developing Democracy toward Consolidation (1999), yang mengungkapkan bahwa konsolidasi demokrasi sebagai persoalan bagaimana merawat stabilitas dan persistensi demokrasi,” papar Doktor Ilmu Politik UI ini.
Lanjutnya, konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, percaya bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat kita saat ini.
Karena itu, melalui Brorivai Center yang dikembangkan sebagai lembaga strategis untuk riset politik, keamanan, dan pembangunan serta tanggap sosial ini, mengharapkan agar pihak pihak yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi harus konsisten untuk menjalankannya.
Setidaknya lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik dapat bersinergi.
Menurutnya, pentingnya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa memfasilitasi dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas, sehingga mewujud menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama dalam perjalanan transisi menuju demokrasi.
Diketahui, lembaga Brorivai Center selama ini dikenal getol mengkampanyekan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan dimana lembaga ini bermarkas. Baik melalui pendekatan langsung ke masyarakat, maupun lewat media publik (media pers dan media sosial).
Selain itu, melihat dari rentetan sejarah di Indonesia, selama hampir 20 tahun sejak Reformasi 98, generasi muda adalah elemen yang memiliki peran penting dalam membawa Indonesia ke wajah demokrasi saat ini.
“Pemuda adalah salah satu kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia untuk terus berjalan lurus pada ideologi demokrasi. Pemuda jugalah yang terus memberi masukan dan juga tak jarang memberikan peringatan terhadap Pemerintah apabila demokrasi berada di dalam ancaman,” terangnya.
Maka dari itu, melalui momentum Hari Demokrasi Internasional, pria yang akrab disapa Bro Rivai ini mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya generasi muda untuk terus memperdalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip demokrasi sekaligus mendorong konsolidasinya di tengah tatanan dunia yang bergerak sangat cepat.
“Di tengah perubahan ini kita harus terus memegang komitmen bahwa dalam tatanan demokrasi ini, pemerintah harus mendapatkan mandat dari sebagian besar rakyat. Namun, sebesar apapun mandat dari rakyat, kewenangan pemerintahan negara tetap dibatasi oleh hukum dan konstitusi,” tegasnya.
Terkait penerapan sistem demokrasi di Indonesia saat ini, menurut Rivai Ras demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal sebagaimana diterapkan di negara barat, namun Indonesia menerapkan demokrasi pancasila.
“Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Yang mencakup demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Problemnya, yang saat ini berkembang hanyalah demokrasi politik. Sehingga demokrasi yang kita jalani belum diiringi pembangunan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan sosial,” bebernya.
Meski demikian, lanjut Rivai Ras, demokrasi di Indonesia sudah cukup berhasil dengan mampu menyelenggarakan Pilkada Serentak di 171 daerah secara tertib dan aman pada Juni 2018 lalu.
“Indonesia cukup berhasil melaksanakan Pilkada Serentak dengan tertib dan aman. Penghargaan pada hak asasi manusia dan pembentukan lembaga pemberantasan korupsi juga menjadi indikator keberhasilan negara kita dalam menerapkan sistem demokrasi,” tutupnya.
